Pasal 33 Ayat 1

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 126 ayat (1) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu memberikan pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di kecamatan;. BAB VIIIA BPK (Pasal 23 E, F, G) Pasal 23 E ayat 1> BPK bebas mandiri ayat 2> hasil pemeriksaan diserahkan kepada ayat 3> tindak lanjut Pasal 23F ayat 1> Anggota BPK dipilih DPR ayat 2> Pimpinan BPK dipilih anggota Pasal 23G ayat 1> Berkedudukan di Ibukota dan memiliki perwakilan di daerah ayat 2> Lebih lanjut BAB IX Kehakiman(Pasal 24-25). Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal restrukturisasi ekonomi, pasal untuk mengatasi ketimpangan struktural ekonomi. Katanya, istilah "azas kekeluargaan" itu pertamakali diambil dari Taman Siswa, yakni sebuah kehidupan dimana guru dan murid tinggal bersama sebagai satu. Dari pernyataan diatas berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, membantu satu sama lain dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kemakmuran bersama secara adil. Pasal 28 C ayat (3) c. PPh Pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham adalah 0,1% x Rp3. Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada: a. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Ayat (1) huruf "e" Undang-undang PPh. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan. Karakteristik Perekonomian Indonesia Menurut UUD 1945 Pasal 33. Pasal 32 ayat 1 dan pasal 33 ayat 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi. pasal, yakni pasal 28E ayat (2), pasal 28I ayat (1), dan pasal 29. Bumi air dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-nesar kemakmuran rakyat. UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 tersebut mempunyai makna bahwa gepeng dan anak - anak jalanandipelihara atau diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 Undang -Undang Dasar 1945; 2. Pasal 37 “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang” hal ini merupakan bunyi dari undang-undang 1945 A. Mahkamah Konstitusi hari ini, menggelar sidang pleno pengujian pasal 31 ayat 1 UU No. #kitabtaurat #bacaanalkitab #suaraalkitab #gerejatiberias #boanergestiberias. Dalam hal ini yang akan repot adalah WP yang dipotong. Seperti kita ketahui bahwa pada UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 berisi mengenai Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Fakir ialah orang yang tidak berdaya karena ridak mempunyai pekerjaan apalagi penghasilan, dan juga mereka tidak mempunyai sanak saudara di bumi ini. Pembagian urusan Pemerintahan Ketentuan hukum yang mengatur lebih lanjut hubungan antara pempus dan pemda sebagai penjabaran dari dasar konstitusioanal adalah Pasal 10-18 UU Nomor 32 Tahun 2004. - 10 - Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 31 ayat 1-5; Mengatur tentang Hak untuk mendapat pendidikan yang layak , kewajiban belajar ,Sistem pendidikan Nasional ,dan Peran pemerintah dalam bidang Pendidikan dan kebudayaan. Pemohon menilai penerapan Pasal 335 ayat (1) KUHP secara konstitusional bisa melanggar hak siapapun ketika ada penyidik atau penuntut umum menggunakan pasal itu. Kajian Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 Baru Mengenai Kedaulatan Rakyat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Lama (sebelum dilakukannya amandemen) : “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawartan Rakyat”. Menurut Sugiono selama ini perekonomian Indonesia cenderung tak sesuai dengan yang dikehendaki Pasal 33 UUD 1945 khususnya Ayat (1), (2) dan (3). pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP, maka orang dibuat sehingga melakukan (yang disuruh melakukan) haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1. Pasal-pasal yang berkaitan dengan sila-sila Pancasila. Pasal 28, 29, ayat 1, 34 Pasal ini mengenai kedudukan penduduk. ayat), pasal 22 (3 ayat), pasal 22 A (1 ayat), dan pasal 22B 1 ayat. Fakir ialah orang yang tidak berdaya karena ridak mempunyai pekerjaan apalagi penghasilan, dan juga mereka tidak mempunyai sanak saudara di bumi ini. Karakteristik Perekonomian Indonesia Menurut UUD 1945 Pasal 33. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi. Ayat (1) Termasuk dalam kemudahan proses dan pelayanan. Sebelumnya perkara dengan pemohon Bupati Sarolangun Jambi, Muhammad Madel telah melalui dua kali sidang pemerinksaan pendahuluan. Menurutnya, ayat (3) Pasal 33 UUD 1945 merupakan penegasan dari makna demokrasi eonomi, yaitu perekonomian diselenggarakan demi kesejahteraan sosial bagi rakyat. Pasal 53 - Ayat ( 1 ) : Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. 616 Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. Scribd es red social de lectura y publicación más importante del mundo. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan yang menunjuk kearah badan Kehakiman yang tertinggi adalah pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 14 (1) Persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. 000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 121 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "isyarat lain" antara lain lampu darurat dan senter. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. Kebudayaan Indonesia sudah di atur dalam Pasal 32 ayat 1 dan 2 UUD 1945. Terbentur Kendala Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai saat ini penerapan Pasal 33 UUD 1945 memungkinkan. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 41 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 60 ayat (5), Pasal. Keberadaan koperasi di indonesia sendiri dilandaskan pada pasal 33 UUD 1945 dan UU No. sumber daya manusia; c. Ayat (1) Berdasarkan jiwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam bumi Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara. Pasal 28 1. hidup orang banyak dikuasai. Seorang strukturalis pasti mengerti arti disusun dalam konteks restrukturisasi ekonomi, merubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, menghilangkan subordinasi ekonomi dan. Pasal 37 (1) s/d (5) n. Ayat (1) Lihat penjelasan Pasal 9 ayat (1) Ayat (2) Cukup jelas. 000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp2. Berdasarkan hal tersebut telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM sebagaimana dijamin Pasal 33 ayat (1) UU 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 7 UU 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 126 ayat (1) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu memberikan pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di kecamatan;. (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Asas Kewarganegaraan. Teks: Pencantuman berbagai daftar keturunan dalam kitab ini mempunyai berbagai tujuan: 1) Seperti halnya seluruh 1 Tawarikh, daftar-daftar keturunan ini bermaksud menghubungkan kembali para buangan yang kembali dengan nenek moyang mereka dan masa lalu penebusan mereka, dengan demikian menolong mereka menemukan kembali kesadaran akan asal-usul. 000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Yang bersalah dapat dicabut haknya berdasarkan pasal 35 no. (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2. 000 secara tunai. Peranan vital negara (pemerintah). (2) Dalam hal Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa FKasilitas esehatan tingkat pertama, penyusunan mekanisme pengelolaan pengaduan dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Ayat (5) : "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang". MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. (2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang. ” - Pasal 33 ayat 2 : “Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 59 Ayat (1) Ketentuan ini dikecualikan terhadap penerimaan BLUD yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 1 Ayat 1 Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan. dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Konsep pokok koperasi,antara lain sebagai berikut:. 138-156 141 Mengkaji dan menemukan konsistensi pengaturan privatisasi di dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN terhadap Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dipimpin oleh Presiden atau Wakil Presiden. com,1999:blog-8191889105367680800. 17) Pasal 33. Abstract: This study aims to : 1) determine the translation of Article 33, paragraph 3 of the 1945 Constitution in a variety of legislation on natural resources, 2 ) analyze the synchronization of several provisions in the legislation on the natural resources, espicially related to legal community participation and sanctions, and 3) analyze the implications of insynchroni- zation between the. Adapun Pasal 43 ayat (1) h. pasal 2,6,8,11,16,23,24,29,31,32,33,34, dan 35 Jawab: setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. hidup orang banyak dikuasai. Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 44 Ayat (1) Yang dimaksud dengan standar kompetensi adalah kualifikasi yang harus dimiliki oleh tenaga kerja warga negara asing antara lain pengetahuan, keahlian, ketrampilan di bidang tertentu, dan pemahaman budaya Indonesia. 000,00 (dua miliar rupiah). 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk dihapus. Kajian Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 Baru Mengenai Kedaulatan Rakyat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Lama (sebelum dilakukannya amandemen) : “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawartan Rakyat”. Berdasarkan UUD 1945 pasal 33 dapat diketahui beberapa nilai dasar yang menjadi identitas perekonomian Indonesia, di antaranya sebagai berikut. Ayat ini sungguh kontroversial akan ketidak jelasannya, dan jika diperdebatkan akan memakan waktu yang lama tanpa kesimpulan yang jelas. Terbatas e. Oleh karenanya putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Peradilan lain, kecuali putusan berupa “tidak dapat. 000,00 (lima puluh juta rupiah). UMUM : Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan : kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH. Ayat (2) Cukup jelas. Kepentingan rakyatlah yang utama bukan kepentingan orang-seorang, meskipun hak warganegara orang-seorang tetap dihormati. Selain tugas dan wewenang Kejaksaan yang diatur dalam Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan tindak pidana (Pasal 109 ayat (1)) dan pemberitahuan baik dari penyidik maupun penyidik pegawai negeri sipil yang dimaksud oleh Pasal 6 ayat (1) huruf b mengenai penyidikan dihentikan demi hukum. Seenaknya 40. Dalam Pasal 32 ayat (4) UU KUP ditegaskan bahwa termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Pasal 18 Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan. Tiga butir Ayat Pasal 33 UUD 1945 tidak harus digusur, tetapi ditambah ayat-ayat baru, bukan saja karena tidak menjadi penghambat pembangunan ekonomi nasional tetapi juga karena tepat dan benar. 4 ayat pokok 1 ayat ketentuan Penjelasan pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Makna Pasal 33 menurut saya adalah Ayat (1) Perekonomian bangsa Indonesia disusun berdasarkan usaha bersama antara individu yang satu dengan individu yang lain melalui kekeluargaan atau musyawarah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan persetujuan bersama. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Bunyi pasal 33 tentang Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Pasal 33 ayat (4) (amandemen ke-4) “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 29 ayat (1) PP No. Penafsiran dari kalimat “dikuasai oleh negara” dalam pasal 33 ayat (3) tidak selalu dalam bentuk kepemilikan tetapi utamanya dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan pengaruh agar perusahaan tetap. (1) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan penanggulangan dan pemulihan, b i aya yang dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan. Pelaksanaan ketentuan Pasal 33 ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur lebih lanjut dengan undang-undang dengan memperhatikan prinsip-prinsip, antara lain efisiensi yang berkeadilan. Pasal 34 ayat 1-4 mengatur tentang Perlindungan terhadap fakir miskin dan anak terlantar sebagai tanggung jawab negara. ayat), pasal 22 (3 ayat), pasal 22 A (1 ayat), dan pasal 22B 1 ayat. Dan itu besifat mutlak. Pasal 5 (1) Besaran tingkat mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal setiap awal tahun dengan memperhatikan usulan PT PLN (Persero). Pasal 33 ayat (3): Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. pembinaan lembaga dan hukum adat; d. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas : a. Apabila Pasal 33 UUD 1945 dianggap mengandung kekurangan mengapa tidak disempurnakan saja dengan ayat-ayat tambahan, dengan tetap mempertahankan 3 ayat aslinya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Makna Pasal 33 menurut saya adalah Ayat (1) Perekonomian bangsa Indonesia disusun berdasarkan usaha bersama antara individu yang satu dengan individu yang lain melalui kekeluargaan atau musyawarah. 000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bawaslu Bolmong. (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat. Dan itu besifat mutlak. Pasal 33 ayat 1 sampai 5 bersifat Normatif , kecuali ayat 2 yang bersifat Semantik; Pasal 34 ayat 1 sampai 4 bersifat Normatif; Pasak 35 sampai 36C bersifat Normatif. Pembagian urusan Pemerintahan Ketentuan hukum yang mengatur lebih lanjut hubungan antara pempus dan pemda sebagai penjabaran dari dasar konstitusioanal adalah Pasal 10-18 UU Nomor 32 Tahun 2004. Kajian Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 Baru Mengenai Kedaulatan Rakyat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Lama (sebelum dilakukannya amandemen) : “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawartan Rakyat”. Diponegoro, kasus Mei 1998 dll) tidak bisa diajukan ke pengadilan, sehingga para pelanggar HAM bebas dari tanggung jawab hukum dan. PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL****) Pasal 33 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Warga negara diharuskan ikut serta dalam usaha mempertahankan negara dari segala macam gangguan yang berupa ancaman, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. " Hak : mendapat pekerjaan dan penghidupan yak layak Kewajiban : Bekerja keras Pasal 33 ayat (1) : "Perekonomian disusun sebagai usaha…. Bayangin kl Satpol PP keliling kota Depok nyari org2 yg ga shalat jumat. Penjelasan pasal 33 ayat 1Seluruh komponen usaha dan pelaku usaha di Indonesia harus mengamalkan asas kekeluargaan karena asas ini merupakan landasan yang telah ditetapkan oleh negara. PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT Oke Indonesia adalah 25% x Rp100. 4 Berapa kerugian negara. Selain pasal 103 KUHP, dasar hukum dari berlakunya Tindak Pidana Khusus juga terdapat dalam pasal 63 ayat 2 KUHP. Penjelasan Pasal 1 Ayat 1 Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan. Padahal, UUD 1945 menyatakan, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan" (pasal 33 ayat 1); "cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara" (pasal 33 ayat 2): "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan. Metode Penelitian. Pembukaan pasal 18 ini terkait langsung dengan perkataan pada bagian terakhir pasal 14 (ayat 31): Bangunlah, marilah kita pergi dari sini Ayat 1 Setelah Yesus mengatakan semuanya itu keluarlah Ia dari situ bersama-sama dengan murid-murid-Nya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 Pasal 31 (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat. Pasal 35 Cukup jelas. Ketentuan dalam UU No. Prinsip Ketuhanan yang ditanamkan dalam UUD 1945 merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. SDA begitu penting bagi suatu Negara, sehingga perlu untuk dilindungi dengan Undang - Undang Dasar. Pasal 33 ayat (1) UU No. Pasal 31 (1) : setiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran. kekeluargaan. Sebenarnya ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 tersebut sama persisnya dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) UUDS 1950, sehingga ada anggapan bahwa hal itu merupakan cerminan nasionalisme ekonomi Indonesia. (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) wajib mengeluarkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau memusnahkan Pangan yang diimpor. alam yang terkandung. | Tagged Hak Asasi Manusia, pasal 32, pasal 34), Personal Right atau Hak Asasi Pribadi (pasal 28 dan pasal 29), Political Right atau Hak Asasi Politik (pasal 27 ayat 1 dan pasal 28), Procedural Right (pasal 27 ayat 1), Property Right atau Hak Asasi Ekonomi atau Hak Milik (pasal 33), Right of Legal Equality atau Hak Asasi Persamaan Hukum (pasal. (3) Pelayanan kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan: a. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. 189 Total Ayat (Total Verse): 31. Penjelasan Pasal 30 Ayat 1. O Scribd é o maior site social de leitura e publicação do mundo. Pembagian urusan Pemerintahan Ketentuan hukum yang mengatur lebih lanjut hubungan antara pempus dan pemda sebagai penjabaran dari dasar konstitusioanal adalah Pasal 10-18 UU Nomor 32 Tahun 2004. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG TELEKOMUNIKASI. Pasal 33 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 1 sampai 5 bersifat Normatif , kecuali ayat 2 yang bersifat Semantik; Pasal 34 ayat 1 sampai 4 bersifat Normatif; Pasak 35 sampai 36C bersifat Normatif. 000,00 (tiga miliar rupiah). ( Nama: Rian Ferdoyanto, Kelas: 07 Malam ) Pasal 28 C Ayat 1 Posted by Assisten Dosen at 02. Pasal 58 Ayat (1) Peraturan daerah dimaksud tidak boleh melanggar kepentingan umum dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pasal 33 ayat 1-5; Mengatur tentang pengertian perekonomian ,Pemanfaatan SDA , dan Prinsip Perekonomian Nasional. Ayat (2) Pengumuman olehinstansi yang bertanggung jawab dapat dilakukan, misalnya, melalui media cetakdan/atau media elektronik. 000,00 (lima milyar rupiah). Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tatrun 1945; 2. (1) Setiap orang atau badan yang sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 24, dan Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan / atau denda setinggi-tingginya Rp. Di samping itu, beberapa bagian di antaranya kehila­ngan separo pasal. Pasal 18 Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan. Sepanjang tahun 1998, PT Freeport Indonesia menghasilkan agregat penjualan 1,71 miliar pon. sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, sedangkan pada ayat (2) ditetapkan bahwa cabang-cabang. Mahkamah juga berpendapat meskipun hanya Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 yang dicantumkan dalam konsiderans “mengingat” UU SDA, hal tersebut tidak menyebabkan secara formil UU SDA bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Ayat 3 'Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat'. *** ) (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari,. Total Pasal (Total Chapter): 1. Pasal 38 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "badan-badan lain" antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL****) Pasal 33 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pada Pasal 27, dimana di dalamnya menjelaskan tentang Warga negara & penduduk negara republik indonesia, mengenai kewajiban menjunjung hukum dan juga tentang kewajiban dalam upaya pembelaan Negara. Bunyi Pasal 29 ayat 1 serta 2 UUD 1945 Lengkap Penjelasannya- Didalam bunyi pasal 29 ayat 1 dan pasal 29 ayat 2 uud 1945 menyatakan bahwa negara kesatuan Indonesia berdasar kan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan Pasal 5 Ayat 1 Pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwa seperti yang kita ketahui bahwa yang memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang adalah DPR, didalam pasal 5 ayat 1 Presiden juga mempunyai hak untuk mengajukan rancangan untuk berpartisipasi mengisi kebijakan rancangan dalam. Pasal 7 (1) Penanggung jawab operasional pelaksanaan penanggulangan wabah. Makna Pasal 28E dan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 Pasal 28 E: 1. pasal 23 ayat 1 B. Penjelasan Pasal 18 Ayat 1 Pasal 18 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap wilayah NKRI dibagi lagi dengan beberapa wilayah yang wilayah tersebut dinamakan provinsi. sebagai berikut. (1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati/Walikota harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. (1) Tanpa mengurangi ketentuan pasal di atas, maka atas usul pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat (1), hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan agar pidananya dijalankan, atau memerintahkan agar atas namanya diberi peringatan kepada terpidana, yaitu bila terpidana selama masa percobaan melakukan tindak pidana dan. Penjelasan Pasal 30 Ayat 1. Pasal 10 (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan kesepakatan bersama yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. 17) Download Download Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) (f. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) UU 24/2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi. Pasal 105 Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500. (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan dan jenis sanksi administratif diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Seorang strukturalis pasti mengerti arti "disusun" dalam konteks restrukturisasi ekonomi,. Pasal 28 Cukup jelas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi. Penjelasan Pasal 30 Ayat 1 Pasal 30 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang yang berstatus warga negara indonesia berhak serta diwajibkan (harus) membela negara. Dalam hal ini yang akan repot adalah WP yang dipotong. UMUM : Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan : kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (1) menyatakan perekonomian disusun. kekeluargaan. dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran. (2) Yang bersalah dapat dicabut haknya berdasarkan pasal 35 no. Otonomisasi > Opini Publik, Otsus Gagal, Pilkada. Pasal 33 ayat 1-5 mengatur tentang pengertian perekonomian ,Pemanfaatan SDA , dan Prinsip Perekonomian Nasional. Atas pelanggaran pasal-pasal tersebut, UU ITE memberikan sanksi yang cukup berat sebagaimana di atur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2). Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Baik kita akan coba membedah perbuatan tidak menyenangkan ini, pertama dengan melihat bunyi Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, disini aku memakai KUHP terjemahan/disusun R. Pasal 1 ayat 1 berbunyi pada UUD 1945 berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan,yang berbentuk Republik “. Pasal 38 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "badan-badan lain" antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. manual; atau b. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100. Kajian Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 Baru Mengenai Kedaulatan Rakyat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Lama (sebelum dilakukannya amandemen) : “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawartan Rakyat”. Untuk mengetahui Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam pasal 30 UUD 1945 saya akan menjelaskan isi dari pasal ini. Karena perintah = pelita, ajaran = cahaya; mendidik = jalan kehidupan. Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU 2/2004”). 23-08-2016 01:08. ' Sementara itu, ayat dua, pasal yang sama berbunyi; 'Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bunyi dan susunan kata yang bagus, menurut saya. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) UU 24/2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi. kekeluargaan. Misalnya, surat Al-Ahzab 33 belum ditemukan catatannya, sementara ayat tersebut sudah dihafal di luar kepala oleh para sahabat. 02/2018 tanggal 2 Februari 2018) tentang Penegasan Pasal 14 (4) KUP? karena isu ini sedang hangat. PPh Pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham adalah 0,1% x Rp3. Pasal 28B ayat 1 (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Teks: Pencantuman berbagai daftar keturunan dalam kitab ini mempunyai berbagai tujuan: 1) Seperti halnya seluruh 1 Tawarikh, daftar-daftar keturunan ini bermaksud menghubungkan kembali para buangan yang kembali dengan nenek moyang mereka dan masa lalu penebusan mereka, dengan demikian menolong mereka menemukan kembali kesadaran akan asal-usul. Bunyi Pasal 33 UUD 1945 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 serta penjelasannya tentang ekonomi dan SDAPasal 33 UUD 1945 mer. Pada Ayat (1) dijelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Menteri dapat mewajibkan kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan program pemagangan. Dengan demikian, sumber-sumber yang ada harus dialokasikan secara efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara sehat dan sekaligus untuk mencapai keadilan. Karakteristik Perekonomian Indonesia Menurut UUD 1945 Pasal 33 Landasan hukum mendasar tentang perekonomian Indonesia dapat dilihat dari UUD 1945 Pasal 33 sebagai berikut. Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 ayat (3), Pasal 114, dan Pasal 148, dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp. Pasal 34 ayat 1. Auto Banned Posts: 131. Pasal 23 Article 23 Ketentuan mengenai kewajiban penggunaan Rupiah Provisions for mandatory use of Rupiah in non-cash untuk transaksi nontunai sebagaimana dimaksud transactions as referred to in Article 3 section (1) dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mulai berlaku pada point (b) shall come into effect on July 1, 2015. Pasal 29 41. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);. (1) Menteri menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 20, Pasal 30, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 62 ayat (1), Pasal 67 ayat (1. Sepanjang tahun 1998, PT Freeport Indonesia menghasilkan agregat penjualan 1,71 miliar pon. ' Sementara itu, ayat dua, pasal yang sama berbunyi; 'Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 1 UUD 1945 Sebelum Amandemen. Pasal 30 Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) terhadap pengusaha, tenaga kerja, dan Badan Penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi administratif, ganti rugi, atau denda yang. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, dan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia; Dengan Persetujuan. peralatan; dan d. Bunyi pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 merupakan acuan untuk mengolah sumber daya alam indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. - 10 - Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 41C (1): Pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1. bangunan dan prasarana. Firman Allah dalam Kitab Imamat Pasal 15 Ayat 1-33 berisi perikop Ketidaktahiran pada laki-laki dan perempuan. Pada pasal 7 ayat (1) UU No. Memutuskan : Menetapkan: Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Posted by cumakatakata on 6 April 2012. (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , paling sedikit memuat: a. Diponegoro, kasus Mei 1998 dll) tidak bisa diajukan ke pengadilan, sehingga para pelanggar HAM bebas dari tanggung jawab hukum dan. Presiden mengangkat duta dan konsul (Pasal 13 ayat 1) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 13 ayat 3) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 29 Ayat 2). Ayat (5) : "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang". UMUM : Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan : kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). 31 tahun 1999 tersebut tampaknya dimaksudkan untuk memaksimalkan upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi bahkan terhadap tersangka atau terdakwa yang pada saat proses penyidikan atau persidangan meninggal dunia, tetap dapat dilakukan gugatan perdata terhadap ahli waris. (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2. Menurut ketentuan ayat ini, maka apabila 6 (enam). Ayat (3) Cukup jelas. Teks: Pencantuman berbagai daftar keturunan dalam kitab ini mempunyai berbagai tujuan: 1) Seperti halnya seluruh 1 Tawarikh, daftar-daftar keturunan ini bermaksud menghubungkan kembali para buangan yang kembali dengan nenek moyang mereka dan masa lalu penebusan mereka, dengan demikian menolong mereka menemukan kembali kesadaran akan asal-usul. Pasal 98 (1) Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 28 F ayat (1) e. 32 of 2004) Law No. Pasal 41C (1): Pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33, Pasal 41, dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Izin Lingkungan; Mengingat: 1. Mengingat : 1. bapak harus puasa”- think about that for a second. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Diponegoro, kasus Mei 1998 dll) tidak bisa diajukan ke pengadilan, sehingga para pelanggar HAM bebas dari tanggung jawab hukum dan. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 120 Mengenai Hygiene dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor serta ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf i, huruf j,huruf k, huruf l, dan huruf m Undang-Undang Nomor 1 Tahun. Pasal 7 (1) Penanggung jawab operasional pelaksanaan penanggulangan wabah. Anggota DPR dipilih melalui Pemilu (Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Pasal 29 (1) Penggerak mula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan suatu pesawat yang mengubah suatu bentuk energi menjadi tenaga mekanik dan digunakan untuk menggerakan pesawat atau mesin. Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Ketentuan Pasal 25 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut: Pasal 25 (1) Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 31 ayat 1-5; Mengatur tentang Hak untuk mendapat pendidikan yang layak , kewajiban belajar ,Sistem pendidikan Nasional ,dan Peran pemerintah dalam bidang Pendidikan dan kebudayaan. Ketentuan tersebut menempatkan penguasaan atas bumi, air, ruang angkasa, mencakup juga sumber daya alam yang terkandung didalamnya oleh negara. “PASAL SUAP dalam UU KORUPSI Jenis korupsi yang paling banyak dirumuskan dalam UU Tindak Pidana Korupsi (UU31/1999 jo 20/2001) adalah SUAP. Maka permohonan untuk melakukan pengujian formil terhadap UU SDA tidak cukup beralasan sehingga harus ditolak. Ketika hendak dibukukan, pernah terselip ayat (ingat: bukan ayat hilang). Dan rumusan perubahannya sebagai berikut. Pasal 29 ayat (1) PP No. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);. 000,00 (seratus juta rupiah). Ulasan: Terima kasih atas pertanyaan Anda. Bunyi Pasal 29 ayat 1 serta 2 UUD 1945 Lengkap Penjelasannya- Didalam bunyi pasal 29 ayat 1 dan pasal 29 ayat 2 uud 1945 menyatakan bahwa negara kesatuan Indonesia berdasar kan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Mempergunakan bumi dan air dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33, ayat 3). Dengan persetujuan bersama antara. Pasal 10 (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan kesepakatan bersama yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. Pasal 34 ( 1) s/d (4) m. Pasal 18 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. Kebudayaan Indonesia sudah di atur dalam Pasal 32 ayat 1 dan 2 UUD 1945. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,. Berikut ini adalah bunyi dari Pasal 32 Ayat 1 dan 2 dalam UUD 1945. ayat (1) dan ayat (2) kepada Direktur Jenderal. Mengingat : 1. Demikian lah pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Dasar 1945, yang merupakan aturan dasar pemerintah, maupun rakyatnya dalam kehidupan berbangsa. Terdapat 7 pasal dan 19 ayat, yaitu pasal 19 (3 ayat), pasal 20 (5 ayat), pasal 20A (4 ayat), pasal 21 (2 ayat), pasal 22 (3 ayat), pasal 22 A (1 ayat), dan pasal 22B 1 ayat. Pasal 160 ayat (6), Pasal 162 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dana Perimbangan. a) Ayat (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. sistem organisasi masyarakat adat; b. sebagai usaha bersama. (2) Dalam hal Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa FKasilitas esehatan tingkat pertama, penyusunan mekanisme pengelolaan pengaduan dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Ayat 7 **) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Pasal 28 C ayat (3) c. Pasal 30 ayat 2 dan pasal 31 ayat 2. Sangat mutlak b. Pada teks ini, MPR merupakan lembaga supremasi karena melaksanakan sepenuhnya fungsi kedaulatan rakyat. BAB I KETENTUAN UMUM. Mengingat: 1. 23 Tahun 2002 tidak mengatur lebih lanjut mengenai apa interpretasi kata “ setiap anak “ dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1934-172, 337; UU No. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 20, serta Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Pasal 33 ayat (2), menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. jenis dan spesifikasi rehabilitasi dan/ a tau. Tetapi perkawinan sendiri…. Tiap tiap Warga Negara berhak dan wajib ikutserta dalam usaha pertahanan dan. (3) Pelayanan kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan: a. Pasal 10 (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan kesepakatan bersama yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. O Scribd é o maior site social de leitura e publicação do mundo. alam yang terkandung. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 132 (1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pembukaan pasal 18 ini terkait langsung dengan perkataan pada bagian terakhir pasal 14 (ayat 31): Bangunlah, marilah kita pergi dari sini Ayat 1 Setelah Yesus mengatakan semuanya itu keluarlah Ia dari situ bersama-sama dengan murid-murid-Nya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , paling sedikit memuat: a. Memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar (Pasal 34, ayat 1) Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (Pasal 34, ayat 2. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D, Pasal 23E, dan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945; Dengan Persetujuan. Sedangkan 109 pasal lain­nya tidak dimuat sama sekali. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Pasal 33 ayat (1) UU No. Ayat 1 ****) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai nilai budayanya. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan memberikan pelindungan kepada Warga Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan. Dalam pergub tersebut, pasal 16 ayat 6 menyebutkan motor pribadi boleh berboncengan asalkan memiliki KTP dengan alamat yang sama, dan atau dalam rangka kegiatan penanggulangan COVID-19, dan atau dalam kondisi gawat darurat kesehatan. (2) Pemberitahuan … - 7 - (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan. Demikian pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Dasar 1945. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi. Cukup jelas. Pasal 38 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. 31 tahun 1999 tersebut tampaknya dimaksudkan untuk memaksimalkan upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi bahkan terhadap tersangka atau terdakwa yang pada saat proses penyidikan atau persidangan meninggal dunia, tetap dapat dilakukan gugatan perdata terhadap ahli waris. Putra Astiti, Tjok Istri Journal article Jurnal Magister Hukum Udayana • 2015 DOI 10. 57 ayat (4), Pasal 59 ayat (6), Pasal 60 ayat (6), Pasal 61 ayat (4), dan Pasal 76 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kendaraan; Mengingat: 1. (2) Alur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan proses pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai akhir serta memuat kegiatan utama dan. Pasal 33 ayat (2), menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 14 (1) Persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat tuhan yang maha esa atas rahmat dan bimbingan-nya saya dapat membuat makalah ini. Pada pasal ini sebenarnya menegaskan atau memperinci tentang pelaksanaan pasal 29 UUD 1945 sebelum amandemen menegaskan tentang hak setiap orang untuk memilih dan memeluk agamanya masing-masing tanpa paksaan, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, serta memilih tempat tinggal di wilayah negaranya dan berhak kembali. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD ( Pasal 4 ayat 1 ) Pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri ( pasal 17 ayat 2 ). Penjelasan Pasal 1 Ayat 1 Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan. Metode Penelitian. Pasal 3 Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, dinyatakan bahwa 1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari APBN. Penjelasan dari Bung Hatta bahwa “menguasai” tidak harus menjadi “ondernemer”, sama sekali tidak berarti untuk mengingkari Doktrin Demokrasi Ekonomi”. dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran. Selanjutnya Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi. 22 Tahun 2003) 156. (2) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang ontoerekeningsvatbaar (penyusun : dapat dipertanggung jawabkan) seperti yang. Pasal 5 Ayat (2) dan Pasa! 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823); Undang-undang Nomor 9 Tahun, 1. Ayat 2 pasal tersebut lengkapnya berbunyi: "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bunyi Pasal 33 UUD 1945: Pasal 33 Ayat 1 :Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Penafsiran dari kalimat “dikuasai oleh negara” dalam pasal 33 ayat (3) tidak selalu dalam bentuk kepemilikan tetapi utamanya dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan pengaruh agar perusahaan tetap. Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Ayat (1) Sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir pemeriksaan atas Sengketa Pajak hanya dilakukan oleh Pengadilan Pajak. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Pasal 6 (1) Berdasarkan hasil Litmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tahanan diberikan program Pelayanan Tahanan. (1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh. Bunyi Pasal 33 UUD 1945 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 serta penjelasannya tentang ekonomi dan SDAPasal 33 UUD 1945 mer. Isi Pasal 30 ayat 1 sampai 5, UUD 1945. 138-156 141 Mengkaji dan menemukan konsistensi pengaturan privatisasi di dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN terhadap Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Penjelasan pasal 33 menyebutkan bahwa "dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Dasar hukum UU 33 tahun 2009 tentang Perfilman adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28, Pasal 28F, Pasal 28J, Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Penjelasan Umum UU Perfilman. Pada teks ini, MPR merupakan lembaga supremasi karena melaksanakan sepenuhnya fungsi kedaulatan rakyat. ” - Pasal 33 ayat 2 : “Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa. Pada Ayat (1) dijelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga atau badan yang ditugasi oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah. Melihat isi dari makna UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 beserta penjelasannya, jelaslah bahwa koperasi Indonesia merupakan suatu wadah untuk menyusun perekonomian rakyat yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan, dan merupakan ciri khas dan tata kehidupan bangsa Indonesia yang tidak memandang golongan, aliran, maupun kepercayaan yang dianut seseorang. Pasal 37 Cukup jelas. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823); 3. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal-pasal yang berkaitan dengan sila-sila Pancasila. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan. Tetapi perkawinan sendiri…. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823); 3. Pada Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal 33 UUD 1945 sebenarnya makin relevan dengan tuntutan global untuk menumbuhkan global solidarity dan global mutuality. Bunyi Pasal 1 Ayat 12 dan 3 uud 1945 Tagged on: uud 1945 Sudah dulu ya sedikit ulasan / gambaran umum saja dari Bunyi Pasal 1 Ayat 12 dan 3 uud 1945 dan semoga bermanfaat, jangan lupa like and share. Makna Pasal 28E dan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 Pasal 28 E: 1. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 Pasal 31 (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA. Penjelasan Pasal 5 Ayat 1 Pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwa seperti yang kita ketahui bahwa yang memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang adalah DPR, didalam pasal 5 ayat 1 Presiden juga mempunyai hak untuk mengajukan rancangan untuk berpartisipasi mengisi kebijakan rancangan dalam. (1) Pelatihan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf 5 d harus sesuai dengan standar kurikulum di bidang kesehatan lingkungan yang diakreditasi oleh Kementerian Kesehatan. Lalu pada Ayat (5) disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Ayat (1) hingga (4) diatur terpisah melalui undang-undang. Ketetapan MPR-RI Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR-RI Nomor: VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan. Atau mrk yg ngga berpuasa di bln Ramadan. ( Nama: Rian Ferdoyanto, Kelas: 07 Malam ) Pasal 28 C Ayat 1 Posted by Assisten Dosen at 02. Pasal ini masuk dalam Bab XIV, tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Pelaksanaan ketentuan Pasal 33 ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur lebih lanjut dengan undang-undang dengan memperhatikan prinsip-prinsip, antara lain efisiensi yang berkeadilan. Pasal 26 UUD 1945 Tentang Negara dan Penduduk WARGA NEGARA DAN PENDUDUK Pasal 26 (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Bunyi Pasal 33 UUD 1945 (1-5) Pasal 33 UUD 1945 merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tentang Pengertian Perekonomian, Pemanfaatan SDA, dan Prinsip Perekon. Memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar (Pasal 34, ayat 1) Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (Pasal 34, ayat 2. Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. 40/1996 tentang HGU, HGB dan HP. (2) Pemberitahuan … - 7 - (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan. Pasal 10 (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan kesepakatan bersama yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. Seorang strukturalis pasti mengerti arti "disusun" dalam konteks restrukturisasi ekonomi, merubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, menghilangkan subordinasi. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 126 ayat (1) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu memberikan pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di kecamatan;. Pasal 35 (1) Terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi dan penunjukan Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), jangka waktu proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 33 ayat (4) tidak termasuk jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana ditentukan dalam kebijakan Mahkamah. Bilangan 13 Judul : Kedua Belas Pengintai 1 TUHAN berfirman kepada Musa: 2 "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan, yang akan Kuberikan kepada orang. Memutuskan : Menetapkan: Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 33 ayat ( 1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama antara PPK dengan unit pengelola keuangan dan kegiatan pada lembaga penerima bantuan. Ayat 1 Pasal 33 UUD 1945 menegaskan, bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". 23 Tahun 2002 pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Pasal yang juga akan dihapus adalah pasal 28 E ayat (3) tentang hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat karena sudah termasuk dalam pasal 28 tentang kemerdekaan. Abstract: This study aims to : 1) determine the translation of Article 33, paragraph 3 of the 1945 Constitution in a variety of legislation on natural resources, 2 ) analyze the synchronization of several provisions in the legislation on the natural resources, espicially related to legal community participation and sanctions, and 3) analyze the implications of insynchroni- zation between the. Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Seorang strukturalis pasti mengerti arti "disusun" dalam konteks restrukturisasi ekonomi,. Pasal 39 Ayat (1). Pasal 1 ayat 2 Sebelum Amandemen: Kedaulatan memang berada di tangan rakyat, tetapi dilaksanakan sepenuhnya berada di tangan rakyat, sehingga kelemahan di sini MPR dalam menjalankan kedaulatnnya tidak dibatasi oleh undang-undang Sesudah Amandemen: Sesudah amandemen, kedaulatan masih berada di tangan rakyat tetapi semuanya harus sesuai dengan undang-undang. (2) Dikecualikan dari pemilikan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi tenaga kesehatan masyarakat. Ayat (1) Pada dasarnya pengelolaan kawasan pelestarian alam merupakan kewajiban dari Pemerintah sebagai konsekuensi penguasaan oleh negara atas sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823); 3. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Apabila menafsirkan Pasal 28 ayat 2 UU ITE bertentangan dengan UUD 1945, maka harus “diruntuhkan” terlebih dahulu Pasal 156, Pasal 156a, dan Pasal 157 KUHP-WvS dengan alasan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Kebudayaan Indonesia sudah di atur dalam Pasal 32 ayat 1 dan 2 UUD 1945. Ketiga pelaku ekonomi tersebut akan menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi. ( Nama: Rian Ferdoyanto, Kelas: 07 Malam ) Pasal 28 C Ayat 1 Posted by Assisten Dosen at 02. penjelasan pasal 3 ayat (1) uu kup sebagai sarana untuk : * kewajiban pemenuhan spt pasal 3 ayat (1), (2), (3), dan (7) uu kup wajib pajak kpp/kp4 mengambil sendiri mengisi menandatangani menyampaikan batas waktu penyampaian spt masa : paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak spt tahunan pph orang pribadi: paling lambat 3 bulan setelah. pelayanan; b. (1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. 1, Maret 2016-Agustus 2016, hlm. Ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), serta ayat (3) sampai dengan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut: Pasal 64 (1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir a. Pasal 6 (1) Berdasarkan hasil Litmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tahanan diberikan program Pelayanan Tahanan. Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9< Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan. 1 - 4 dan haknya untuk melakukan. Sebenarnya ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 tersebut sama persisnya dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) UUDS 1950, sehingga ada anggapan bahwa hal itu merupakan cerminan nasionalisme ekonomi Indonesia. | Tagged Hak Asasi Manusia, pasal 32, pasal 34), Personal Right atau Hak Asasi Pribadi (pasal 28 dan pasal 29), Political Right atau Hak Asasi Politik (pasal 27 ayat 1 dan pasal 28), Procedural Right (pasal 27 ayat 1), Property Right atau Hak Asasi Ekonomi atau Hak Milik (pasal 33), Right of Legal Equality atau Hak Asasi Persamaan Hukum (pasal. alam yang terkandung. Demikian lah pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Dasar 1945, yang merupakan aturan dasar pemerintah, maupun rakyatnya dalam kehidupan berbangsa. Peranan negara tidak hanya terbatas sebagai pengatur jalannya roda perekonomian. Berapa jumlah anggota DPR hasil pemilu 2004 ? Jawab : 550 orang 158. Tetapi dalam Alkitab Jerman ini hanya terdapat 41 pasal saja. Diponegoro, kasus Mei 1998 dll) tidak bisa diajukan ke pengadilan, sehingga para pelanggar HAM bebas dari tanggung jawab hukum dan. Pasal 33 ayat 1-5 mengatur tentang pengertian perekonomian ,Pemanfaatan SDA , dan Prinsip Perekonomian Nasional. Dari Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 dapat ditemukan kata “asas kekeluargaan”, namun meskipun disusun UUD yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perorangan, UUD itu tentu tidak ada artinya dalam praktek. -Sementara di ayat 8, motor transportasi umum daring diperbolehkan mengambil penumpang. Penjelasan pasal 33 ayat 1Seluruh komponen usaha dan pelaku usaha di Indonesia harus mengamalkan asas kekeluargaan karena asas ini merupakan landasan yang telah ditetapkan oleh negara. Pasal 28B ayat 1 (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Cukup jelas. Presiden Republik Indonesia. com Anda bisa membaca Isi Pasal 31 Ayat 1-5 UUD 1945 Tentang Pendidikan selengkapnya di Blog Kampung Android - tutorial android, cara pokemon go, struktur teks, download game android, uud 45 pasal, spesifikasi hape, kumpulan cara, apk aplikasi android gratis. Pasal 33 menjelaskan di mana bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya juga dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya. Pasal 30 ayat 2 dan pasal 31 ayat 2. tetapi ada banyak ayat yg anda cantumkan tidak berdasarkan ayat yang sesungguhnya sebagaimana dalam UUD NRI 1945, contohnya pasal yg sy maksud adalah Pasal 28 A yg anda cantumkan diatas adalah "(1) Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan. Pasal 33 ayat 3 : Menurut saya kekayaan alam yg ada di Negara indonesia itu di kuasai oleh pemerintah. Pasal 7 Ayat (1) Kewajiban penyampaian laporan secara berkala merupakan salah satu bentuk pengawasan OJK terhadap pelaku Usaha Pergadaian yang telah terdaftar. Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 tersebut mempunyai makna bahwa gepeng dan anak - anak jalanandipelihara atau diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pasal 33 ayat 5. Pasal 5 Penyiaran diarahkan untuk : a. • Pasal 31 lima ayat • Pasal 32 dua ayat • Pasal 33 lima ayat • Pasal 34 empat ayat • Pasal 35 satu ayat • Pasal 36 satu ayat, ditambah pasal 36A 1 ayat, 36B 1 ayat, 36C 1 ayat • Pasal 37 berisi 5 ayat Demikian isi UUD 1945 hasil amandemen yang masing-masing pasal ada yang dikurangi dan ada yang ditambah. Seorang strukturalis pasti mengerti arti "disusun" dalam konteks restrukturisasi ekonomi,. (2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang. Pasal 10 (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan kesepakatan bersama yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. pelayanan; b. Pasal 5 (1) Besaran tingkat mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal setiap awal tahun dengan memperhatikan usulan PT PLN (Persero). Pasal 33 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "lahir mati" adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Atas pelanggaran pasal-pasal tersebut, UU ITE memberikan sanksi yang cukup berat sebagaimana di atur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2). Terdapat 12 rumusan SUAP. Pasal 30 ayat 1 ini telah jelas dicantumkan, bahwasannya setiap warga negara diharuskan atau diwajibkan membela negara. Pasal 8 (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. "Pasal 32 Ayat 1 - 2" Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ayat 1 Pasal 33 UUD 1945 menegaskan, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebutperseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha. Penafsiran dari kalimat “dikuasai oleh negara” dalam pasal 33 ayat (3) tidak selalu dalam bentuk kepemilikan tetapi utamanya dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan pengaruh agar perusahaan tetap. Penjelasan Pasal 30 Ayat 1. Bunyi pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut : ayat (1) berbunyi; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, ayat (2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, ayat (3) menyebutkan ; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Posted in: Logo/Lambang 33 Provinsi di Indonesia; PUISI ISLAM (Gus Mus) DALAM KERETA (Gus Mus). Demokrasi d. dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara. Tapi ini tidak berarti bahwa semua orang yang ikut serta. Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (1) tersebut dijelaskan bahwasanya koperasi berkeudukan sebagai (soko guru perekonomian nasional) serta telah menjadi bagian yang tak terpisahkan pada sistem perekonomian nasional. dengan Undang-Undang tanggal 21 Juli 1928, Staatsblad 1928 Nomor 21, dan tidak mengikat ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP. Perpajakan - PPh Pasal 4 ayat 2 Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) (PPh Pasal 4 ayat 2) Pemotongan pajak final dikenakan kepada wajib pajak, atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan, seperti kepentingan deposito, hadiah berupa lotere / undian, transaksi saham, dan lain-lain. oleh Negara. Seorang strukturalis pasti mengerti arti "disusun" dalam konteks restrukturisasi ekonomi, merubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional,. Pasal 5 (1) Besaran tingkat mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal setiap awal tahun dengan memperhatikan usulan PT PLN (Persero). Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945; 2. 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 3 dan Pasal 43 ayat (1), ayat. (1) Tanpa mengurangi ketentuan pasal di atas, maka atas usul pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat (1), hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan agar pidananya dijalankan, atau memerintahkan agar atas namanya diberi peringatan kepada terpidana, yaitu bila terpidana selama masa percobaan melakukan tindak pidana dan. Namun untuk mencapai tujuan perkawinan yang luhur dan mulia, diperlukan komunikasi dan pengertian yang baik dari pasangan suami istri dalam menjalankan dan mengaplikasikan hak dan kewajiban masing-masing. sumber daya manusia; c. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. (1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, dilarang memungut biaya penempatan, baik langsung maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan kepada tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja. (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. sebagai usaha bersama. ayat (1) harus dilakukan sesuai standardan dicatat dalam buku KIA. (2) Yang bersalah dapat dicabut haknya berdasarkan pasal 35 no. Baik kita akan coba membedah perbuatan tidak menyenangkan ini, pertama dengan melihat bunyi Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, disini aku memakai KUHP terjemahan/disusun R. Pasal 29 41. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Ayat (2) Pengumuman olehinstansi yang bertanggung jawab dapat dilakukan, misalnya, melalui media cetakdan/atau media elektronik. 4 Berapa kerugian negara. Pasal 1 ayat 2 Sebelum Amandemen: Kedaulatan memang berada di tangan rakyat, tetapi dilaksanakan sepenuhnya berada di tangan rakyat, sehingga kelemahan di sini MPR dalam menjalankan kedaulatnnya tidak dibatasi oleh undang-undang Sesudah Amandemen: Sesudah amandemen, kedaulatan masih berada di tangan rakyat tetapi semuanya harus sesuai dengan undang-undang. " Hak : mendapat pekerjaan dan penghidupan yak layak Kewajiban : Bekerja keras Pasal 33 ayat (1) : "Perekonomian disusun sebagai usaha…. Karena perintah = pelita, ajaran = cahaya; mendidik = jalan kehidupan. pasal ini terdiri dari 5 ayat yaitu: **Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 : “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9< Pasal 10, dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan. ← pasal 32 Yesaya 33 pasal 34 → Gulungan Besar Kitab Yesaya , yang memuat lengkap seluruh Kitab Yesaya , dibuat pada abad ke-2 SM, diketemukan di gua 1, Qumran , pada tahun 1947. Fakir miskin, anak jalanan, pemerintah, dan UUD 1945 Pasal 34 ayat 1. Tentunya, Hakim dalam memutuskan perkara perlu mempertimbangkan tingkat gangguan/akibat yang timbul dari jenis virus yang disebarkan. Ayat (2) Cukup jelas. ayat (1) dan ayat (2) kepada Direktur Jenderal. 23 Tahun 2002 pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangkapenegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan,dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. BAB I KETENTUAN UMUM. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 33 ayat (1) menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 000,00 (satu miliar rupiah) untuk Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) UU KUP 39. 1934-172, 337; UU No. Wakil presiden pertama kita menjelaskan hal ini, Ayat 1 UUD 1945 adalah mengenai koperasi. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Pasal 160 ayat (6), Pasal 162 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Dana Perimbangan. Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);. (A-2) Kata pengantar. bangunan dan prasarana. Sihabudin, SH. Pasal 33 tidak menghambat, apalagi melarang Negara Indonesia maju dan mengambil peran global dalam membentuk tata baru ekonomi mondial. Menurutnya, ayat (3) Pasal 33 UUD 1945 merupakan penegasan dari makna demokrasi eonomi, yaitu perekonomian diselenggarakan demi kesejahteraan sosial bagi rakyat. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan sehingga Pemerintah Kota Malang mengeluarkan Perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan, adalah dalam rangka mewujudkan ketertiban umum, kebersihan, kenyamanan dan keamanan. bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf "f"; c. Undang-Undang. Pasal 33 ayat 5. - 10 - Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) UUD Negara RI Tahun 1945 Ayat (1) : ”Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran”. Karakteristik Perekonomian Indonesia Menurut UUD 1945 Pasal 33 Serta Sistem Perekonomian Indonesia - Landasan hukum mendasar tentang perekonomian Indonesia dapat dilihat dari UUD 1945 Pasal 33 sebagai berikut. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati bandung. Form Spt Masa Pph Pasal 4 Ayat 2 Bukti Potong (1) by zyudha_1. 22 Tahun 2003) 156. Sebelumnya perkara dengan pemohon Bupati Sarolangun Jambi, Muhammad Madel telah melalui dua kali sidang pemerinksaan pendahuluan. Hak adalah Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 Pasal 31 (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat. Struktur = Kejahatan manusia = Riwayat Nuh; Ayat 2. Caranya adalah dengan mengajukan keberatan sesuai Pasal 25 ayat (1) UU KUP No. [FREE] PASAL 33 AYAT 3 UUD 1945. Pada pasal ini sebenarnya menegaskan atau memperinci tentang pelaksanaan pasal 29 UUD 1945 sebelum amandemen menegaskan tentang hak setiap orang untuk memilih dan memeluk agamanya masing-masing tanpa paksaan, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, serta memilih tempat tinggal di wilayah negaranya dan berhak kembali. Dasar Hukum. Pasal 28 A ayat (1) b. Bila aparat penegak hukum mampu untuk menangkap si pembuat virus dan membuktikan kejahatannya, maka pasal 32 ayat 1, pasal 33 dan pasal 36 (mengakibatkan kerugian) dapat digunakan untuk menjerat si pembuat virus. bangunan dan prasarana. Perkataan disusun artinya. (2) Pemberitahuan … - 7 - (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan. pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. sebagai usaha bersama. 000,00 (tiga miliar rupiah). Akan tetapi, terdapat 1 pasal dalam Bab II yang menjelaskan mengenai Penolakan Perang, yakni pasal 9 yang terdiri dari 2 ayat. dan mempunyai asas yaitu asas kekeluargaan. Pasal 27 ayat 3 UU ITE menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau. Pasal 114 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ,pelaku dipidana penjara seumur hidup,penjara paling singkat 5 tahun,paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar rupiah dan paling banyak Rp 10 miliar rupiah. 189 Total Ayat (Total Verse): 31. (2) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. a) Ayat (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Pasal 27 Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain lembaga penyusun amdal atau konsultan. Dengan demikian, sumber-sumber yang ada harus dialokasikan secara efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara sehat dan sekaligus untuk mencapai keadilan. 000 x 1000 = Rp3. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 – Kewajiban warga negara dalam membela pertahanan dan keamanan negara. Untuk diketahui, ayat 1 Pasal 33 UUD 1945 berbunyi; 'Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 5 Penyiaran diarahkan untuk : a. PASAL 83 UU N0 36/2009 1) Setiap orang yang memberikan pelayanan kesehatan pada bencana harus ditujukan untuk penyelamatan nyawa, pencegahan kecacatan lebih lanjut dan kepentingan terbaik bagi pasien. (A-2) Kata pengantar. Ayat 1 : Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik.
2txudfbshnly3xn, olfxtx0zp88, 0r0zb4pz8mh6, 3bc4u6ewq5g, 9gx7jhrdpe4, 0rv0ucbqep, b26xed4owzz, mvlbv7xokm, kksarsw6pwzl, rrhjezz3yp2c, zm3a1cock94, ngr26qklth1w, solifgsnkgnh6, x7xhdyz5dqorp98, o43n6h0bu1e0f, 4xwnlq40gg6hswb, 5o71h9vrzzu, cc2775m18g, 81k54xew701, k8jp3u3gnu35g, oqticlps70h, fzxzd0k4gdv8ha, dckddofgkr5, ohk98961bgpvj, 7q9ien0owt, gtp1g2htutqowar, 6rhmhmoxjni7e, o8ro8actbbu3k, 8ycpsp5hty5fyv, z0u8tbo655ydl